Wacana Perda Moral PNS di Kab. Bone Mendesak

Mengingat banyaknya PNS yang terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran moral yang arahnya ke pidana, DPRD Bone diminta untuk membuat sebuah perda khusus untuk mengatur pelanggaran moral yang dilakukan oleh PNS.

Seperti yang terjadi akhir-akhir ini beberapa PNS Bone yang berurusan dengan polisi karena terbentur kasus pidana seperti judi, narkoba dan pelecehan seksual serta perselingkuhan .
Usulan pembuatan perda tersebut dikaitkan dengan banyaknya PNS setingkat pejabat yang sama sekali tidak mendapatkan sanksi seperti pencopotan jabatan walaupun sudah dinyatakan sudah berstatus narapidana.

Desakan kepada DPRD Bone untuk merancang sebuah perda yang mengatur soal pelanggaran moral PNS itu juga didasarkan dari banyaknya pejabat yang terbelit dengan kasus pidana, seperti yang terjadi baru-baru ini, dua PNS setingkat pejabat eselon III tertangkap tangan main judi.

Tokoh pemuda di Bone, A Hidayat menyatakan perlu adanya perda yang mengikat PNS melakukan pelanggaran moral ataupun perda yang berhubungan langsung dengan kontrak kinerja yang ditujukan kepada PNS yang mempunyai jabatan penting dalam satu instansi.

“Seharusnya memang perlu ada perda yang mengatur soal pelanggaran moral untuk PNS pasalnya beberapa pejabat yang sudah berstatus narapidana ataupun mantan saat ini masih saja dipakai dan memegang jabatn penting.” jelasnya.

Muhammad Idris, salah seorang kader PPP dan mantan anggota DPRD Bone periode 2003-2008 juga mendukung usulan untuk dibuatnya perda yang mengatur soal pelanggaran moral yang dilakukan oleh PNS yang mengikat seperti dalam kontrak kinerja dimana pejabat yang melanggar harus diberikan sanksi dengan pencopotan jabatan dan tidak lagi diberikan tanggung jawab sebagai efek jera.


“Pegawai ataupun pejabat yang pernah melakukan pelanggaran pidana maupun yang masih dalam. Proses apapun yang sudah putus dan berstatus narapidana saat ini tidak ada efek jeranya karena Pemkab Bone tidak memberikan sanksi bahkan pejabat tersebut masih terus dipakai. Seharusnya pejabat atau pegawai yang sudah berstatus narapidana itu khususnya untuk pejabat dicopot saja karena sudah tidak patut lagi dijadikan teladan dan itulah perlunya dibuat sebuah perda pelanggaran moral untuk PNS agar Pemerintah Bone bisa menerapkannya.” papar Idris.

Idris dan Hidayat juga menjelaskan bahwa dari beberapa fakta yang terjadi terdapat juga beberapa pejabat yang sudah berstatus narapidana dengan kasus-kasus yang berbeda saat ini masih terus melenggang di jabatan yang penting yang seharusnya sudah tak perlu diberikan tanggung jawab lagi karena sudah tidak layak menjadi contoh untuk para pegawai lainnya.

Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Darwis Massalinri kepada wartawan terkait dengan keinginan beberapa pihak untuk mengusulkan adanya perda pelanggaran moral untuk PNS berjanji akan menyampaikan usulan itu ke badan legislasi karena menurutnya memang itu adalah sebuah kelemahan besar di Pemerintahan Kabupaten Bone.

EcoBALL

“Ini memang perlu dipertimbangkan karena sudah menjadi kelemahan besar Pemda Bone yang masih terus menempatkan pejabat yang sudah terkait kasus pidana dan seharusnya Pemkab Bone itu mencopot saja karena tak layak untuk dipercaya lagi. ” tandasnya. (Sumber : Upeks)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: