Di Kampung Kena Pungli,Di Makassar Juga Kena Pungli!!! (Derita Sopir Bone)

Sejumlah sopir angkutan antar daerah asal Kabupaten Bone mengeluhkan adanya pungutan tak resmi di Terminal Regional Daya Kota Makassar, Sulsel.

Pungutan liar (pungli) yang ditarik sekelompok orang yang diduga mendapat restu dari otoritas terminal menambah beban pengeluaran yang harus ditanggung para sopir.

Nilai yang dipungut dari para sopir angkutan pelat kuning tersebut mencapai Rp 5 ribu per penumpang. Duit tersebut disebut sebagai uang komisi oleh para penarik pungutan liar.

Beban para sopir ditambah sejumlah pungutan legal oleh dinas perhubungan (dishub) Kota Makassar dan retribusi masuk terminal. Untuk retribusi para sopir dipungut Rp 2 ribu sedangkan untuk dishub sopir harus menyisihkan Rp 1.000.

Belum cukup sampai disitu, sopir-sopir “Panther” harus kembali merogoh kocek jika ingin keluar dari terminal. Nilainya bergantung keiklasan sopir. Uang tersebut dipungut untuk biaya “operasional” penertiban angkutan pelat hitam alias angkutan ilegal.


Sopir harus menyisihkan uang yang diperoleh dari penumpang senilai Rp 50 ribu dari berbagai pungutan resmi dan ilegal. Belum lagi biaya solar yang semakin bertambah mahal tiap tahunnya.

Salah seorang sopir angkutan asal Bone yang minta dirahasiakan identitasnya mengatakan, pungutan yang dikenakan pada angkutan resmi justru sangat banyak.

Para sopir sebenarnya bisa memahami hal tersebut. Dengan syarat kondisi penumpang ramai. Namun, ujarnya, angkutan pelat kuning masih harus bersaing dengan angkutan-angkutan liar yang banyak beroperasi di sekitar Terminal Daya.
“Terkesan ada pembiaran karena angkutan pelat hitam disebut-sebut menyetor upeti yang lebih tinggi dari angkutan resmi. Kabarnya, kalau pelat kuning kasi Rp 5 ribu, pelat hitam berani bayar Rp 10 ribu. Kita jadi serba susah kalau begini,” tutur sopir yang lain.

EcoBALL

Tidak hanya terjadi di Terminal Daya, para sopir juga kerap mengeluhkan kondisi serupa di Terminal Petta Ponggawae Watampone. Bahkan, kasus konflik antara sopir pelat hitam dan sopir angkutan legal sampai berujung pada beberapa unjuk rasa sopir di DPRD Bone.

“Pemerintah juga tidak berupaya maksimal memberantas keberadaan sopir-sopir mobil pelat hitam. Akibatnya, kami semakin tercekik dengan situasi ini,” keluhnya saat ditemui tribun di Kabupaten Bone.

Para sopir berharap ada upaya serius dari pemerintah kota Makassar untuk menyelesaikan persoalan klasik ini. (Sumber : Tribun Timur)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: