Pengurus ULP Bone Disorot (Diragukan Tidak Bersertifikasi)

Lambannya pelaksanaan kegiataan beberapa proyek pembangunan di Kabupaten Bone tahun 2011 disinyalir disebabkan kurang profesionalnya para pekerja yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kabupaten Bone.

Ketua LSM Latenritatta, Muchawas menilai, Pokja ULP Bone terkesan terlalu otoriter dalam mencerna Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang mengakibatkan sebahagian besar proses tender atau kegiatan proyek pembangunan berpagu anggaran dari APBD tahun 2011 terlambat dan dipastikan akan dipenuhi dengan monopoli proyek dan KKN.

Diduga kuat juga para anggota bahkan Ketua Pokja ULP Bone tak dilengkapi dengan sertifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 Perpres 54 tahun 2010 sebagai persyaratan utama keanggotaan ULP. Selain itu pemberlakuan aturan baru yang menggantikan kepres Nomor 80 tersebut terkesan tidak transparan pasalnya beberapa kegiatan proyek tak terlihat di publik.

Terbentuknya ULP Bone berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 itu, menurutnya, akan menambah daftar sistem korupsi di Bone, alasannya, orang-orang yang telah di SK-kan Bupati Bone untuk masuk dalam Pokja ULP Bone diduga tak mengantongi sertifikasi .


“Sampai saat ini, saya belum pernah melihat ada kegiatan proyek yang dipajang untuk dilihat masyarakat dan kemungkinan yang bisa melihat hanyalah para rekanan saja yang mengejar proyek, bukankah seharusnya setiap kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bone ini harus jelas dan dipantau oleh masyarakat.” harapnya.

Bupati Lumbung Informasi Rakyat ( LIRA ) Hidayat juga mengungkapkan bahwa kestabilan Pokja ULP Bone masih terkesan kaku dan tak maksimal karena semuanya masih dipaksakan padahal sarana dan prasarananya masih jauh dari lengkap untuk melaksanakan secara sempurna Perpres 54 tahun 2010.
“Yang saya ragukan apakah semua anggota maupun Ketua Pokja ULP Bone itu sudah dilengkapi dengan sertifikasi sesuai kehaliannya.” jelas Hidayat.

Kalaupun para anggota ULP yang telah di SK-kan namun belum mengantongi sertifikasi adalah sebuah pelanggaran yang harus disikapi tegas oleh Bupati Bone karena dalam pasal demi pasal di Perpres tersebut sudah sangat jelas aturannya.

“Kemungkinan saja Ketua Pokja yang ditunjuk itu tak bersertifikasi ,” ungkapnya.

EcoBALL

Hidayat bahkan menantang para anggota Pokja untuk memperlihatkan semua sertifikasinya karena jika para anggota Pokja tak mampu memperlihatkan berarti semua produk yang telah dikeluarkan oleh ULP Bone tak sah dan patut untuk dipertanyakan dan dilaporkan ke polisi karena itu adalah sebuah pelanggaran pidana.” pungkasnya. (Sumber : Upeks)

Iklan

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: